What's stopping easier access to public services for UMKM, and what would actually fix it?
Small and medium businesses (UMKM) are the backbone of Indonesia's economy, but licensing, permits, financing access, and the digital tools meant to serve them often aren't designed with UMKM realities in mind. This week we want to hear directly from business owners, from people who support them, and from anyone building tools or policy for this space: where does the process actually break down, and what is one idea that could genuinely make it easier?
Saya kerja di produk pembayaran digital yang banyak dipakai UMKM buat terima QRIS. Dari yang saya lihat, banyak pedagang kecil ini konsisten banget transaksinya selama bertahun-tahun, tapi begitu ajukan KUR atau pinjaman…
Saya punya usaha katering kecil di kabupaten, sudah 3 tahun jalan. Waktu diminta bikin NIB lewat OSS, prosesnya emang udah online dan gratis, itu bagus. Tapi begitu mau lanjut urus PIRT (izin edar makanan rumahan) dan se…
Following the threads here about data breaches, weak PDP enforcement, and HR teams struggling to verify employee backgrounds, I think these are actually the same root problem: there is no single trusted, verifiable sourc…
Saya HR manager di perusahaan manufaktur dengan tim HR cuma 3 orang. Setiap kali rekrutmen posisi yang butuh trust tinggi (finance, warehouse, akses gudang), kami harus verifikasi: - Ijazah (banyak kasus ijazah palsu, da…
Sejak UU PDP resmi berlaku, saya kira bakal ada perubahan signifikan di cara perusahaan handle data pelanggan. Tapi kenyataannya breach masih sering banget muncul di berita, dan responnya template banget: "kami sedang in…
Most public dashboards I've checked only show aggregate numbers updated once a quarter, kadang malah datanya sudah setahun lalu. Kalau kita mau lihat breakdown per daerah atau per program, harus request manual lewat emai…